pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan. 8 Misalnya, Provinsi Lampung, sebelumnya memiliki tujuh. pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan

Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Pada kurun waktu tahun 2007 dan tahun 2009 daerah otonomi baru telahGubernur Ali Mazi optimis dan percaya semua akan mampu menghasilkan suatu rumusan dalam rangka optimalisasi mempercepat terbentuknya daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara. N Marbun,1983: 83). Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). Tapi sebelum itu, mari simak dulu penjelasan tentang daerah otonomi khusus ini. Konsep otorita Ibu Kota Negara merupakan barang baru dalam ketentuan ketatanegaraan di Indonesia. ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi,peran serta masyarakat,pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (B. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan. Ayat (3) Cukup jelas. Sumber: pexels. Jurnal Konstitusi. Dari dua daerah tersebut, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Daerah Istimewa Aceh terkait status otonomi khusus yang dimiliki. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menerangkan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. huruf a dan b sesuai ketentuan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Namun, hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Yudhoyono, dan berakhirnya masa tugas DPR periode 2009-2014, pembentukan 65 daerah otonom baru itu belum juga terealisasi, sehingga wacana tersebut berlanjut ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Menyiapkan dukungan dana. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Hal ini tidak terlepas dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. 40. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Pembentukan Daerah Persiapan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang. (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. 6. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). Akhirnya pemerintah membuka keran pemekaran daerah yaitu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk Provinsi Papua. sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Ditha berkaca pada pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) sepanjang 2022 yang meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sebelum kita uraikan apakah yang dimaksud ekonomi politik sebagai suatu sistem, kiranya lebih dahulu dijelaskan apa. Indonesia mengenal aturan otonomi daerah sejak masa kolonial. com, JAKARTA - Para Tokoh Bangsa atau founding fathers telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ? - 17644326. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Secara formal dibentuk dengan UU No. Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan. Kriteria-kriteria apa yang tepat untuk pembentukan dan penghapusan daerah otonom. 8. Liputan6. Jumlah kasus sengketa batas pasca terbitnya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru mencapai. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan tersebut. 5587 PEMERINTAH DAERAH. Pemerintah pun tengah mempersiapkan perangkatnya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di. Jumlah ini nampaknya akan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Akibat dari perluasan otonomi daerah, maka terbukanya pembentukan daerah otonom baru. Tidak hanya berhenti pada pembentukan daerah baru, kebijakan otonomi daerah juga mendorong. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, jumlah wilayah dan jumlah penduduk dalam sebuah. Pembentukan 3 provinsi itu merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua yang baru saja disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. ditetapkan dengan keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1947 No. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah otonom baru yang terbentuk sejak tahun 1999 hingga saat ini terbentuk 205 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten, 34 Kota. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas. ditetapkan. Laman depan dokumen UU 29/2022. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi. Bahas Pemekaran, Badan Pembentukan Kabupaten Rokan Tengah Audiensi dengan DPRD Rohil. Akan tetapi, pemecahan daerah. Namun,otonomi daerah berada di bawah bayang-bayang asas dekosentrasi (Miftah Thoha, 1991). yang bersifat Istimewa dengan Undang-Undang Pembentukan dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak. A. Pasal 54 :. Pasal 68 (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) ketiga provinsi itu disahkan pada akhir Juni 2022. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. 22 of 1999 on regional autonomy, then revised by the law no. Pada tahap ini diidentifikasi berbagai problema yang terjadi, ditetapkan riil problem, memilih alternatif bagi kebijakan. Longgarnya pemberian daerah otonomi baru dalam beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi, sudah terbentuk 163 DOB. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Di daerah - daerah yang bersifat otonomi 1 (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. pembangunan. UU yang disahkan DPR RI tersebut adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan. M. Dalam desentralisasi, pejabat yang menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. com - Otonomi artinya memiliki peraturan. Simak daftar lengkap dan petanya. Selain itu, DPR juga sudah menyepakati wilayah cakupan tiga provinsi baru DOB Papua beserta ibu kotanya. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran wilayah mesti atas persetujuan Majelis Rakyat Papua. 10. Ia menekankan dengan ibukota Tanjung Selor, yang menjadi propinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 oktober 2012. (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang. UU No. 7. bahwa berkenaan dengan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan. RDH. Ini berarti, dalam sistem otonomi baru, tidak ada pranata pengawasan preventif atas pembentukan Perda. 9 triliun. Daerah Otonom Baru - Daerah Persiapan Diatur Melalui PP. View. pembentukan. Analisis alternatif mekanisme pembentukan daerah otonom baru suatu studi pada proses revisi uu nomor 32 tahun 2004 = Analysis of alternative the mechanism of formation new autonomous regions a study on the revision process of law no 32 of 2004. Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ditha Mangiri, membahas penataan daerah dalam diskusi bertajuk ”Refleksi Otonomi Daerah 2022” secara daring, Jumat (23/12/2022). COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua menjadi undang-undang (UU). bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekwensi pemekaran wilayah, sejak pascareformasi tahun 1998 telah terbentuk sekitar 179 daerah otonomi baru, satu hal yang tak terbayangkan di era Orde Baru. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang dahulu ditetapkan oleh Kota Otonom Pakan Baru sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil. Carolyn Teich Adams. 2. Sementara itu, DOB untuk tiga daerah otonom baru yang sebelumnya yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua. Pemerintah pun tengah mempersiapkan perangkatnya. bahwa wilayah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 20 Tabun 1957 tentang Perubahan Undang. 07/2011. Kemudian, pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang setuju dengan berdirinya Kota Tangerang Selatan. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan, kecuali urusan tertentu yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi. Pasal 14 : Huruf aPembentukan daerah otonom, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. politik dan ekonomi. persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. UMUM 1. Pada hari itu Rancangan Undang-Undang. Bagian Kedua Asas, Maksud, Tujuan dan Materi Muatan Pasal 2 (1)Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukam. Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adlah. 101). menjadikan daerah baru. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah. Tanpa pernyataan mendukung atau menolak DOB yang telah ditetapkan DPR RI, Lukas Enembe yang berbicara saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota se-Papua pada Rabu (15/06 siang menyarankan agar pembentukan DOB di berdasarkan tujuh wilayah adat yang ada. Politik hukum pemekaran daerah dalam Undang-Undang Nomor. yang ditetapkan dalam Desartada ini, yakni (a) dimensi geografi , (b) dimensi“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang sifatnya istimewa”. 1 Utang Rosidin. Tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. com - Indonesia bakal memiliki 38 provinsi setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (17/11/2022). Otonomi adalah istilah yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu autos yang berarti. Pasal 14 : Huruf a Setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa DOB berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penegakan Hukum. Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten, yang berkenaan dengan: a. 5. Pengertian ekonomi politik dapat juga dalam konteks sistem. JAKARTA, KOMPAS. Proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-. TEKS. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, Pembentukan daerah otonomi baru menggerakkan pembangunan pada sebuah negara ketentuan pembentukan ditetapkan dengan apa sebetulnya? Sulawesitoday portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya Dia menuturkan bahwa, rencana pembentukan Kabupaten Bogor Timur ini sudah di usulkan sejak 8 Juni tahun 2015, dimana Presidium Bogor Timur menyampaikan aspirasi masyarakat Bogor Timur, melalui surat dengan nomor 041/dpp-ppbt/XI/15 perihal pengantar usulan masyarakat untuk pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur ditujukan kepada. UU tersebut. Peresmian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pelantikan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan perintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Masalah lainnya yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188. Ibu kota Ketiga provinsi baru Indonesia itu juga telah ditetapkan yakni Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah, Merauke sebagai ibu kota Papua Selatan,. Sihombing* Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang. 4K views. Pasal 6. UU No. Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Dalam kesempatan tersebut Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru, H. Namun nyatanya, hampir 80 persen daerah otonomi baru mengalami kegagalan dengan sejumlah persoalan, seperti kepala daerah baru yang terjerat korupsi. pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus menyelesaikan masalah. Daerah-daerah tersebut dengan keistimewaanya diperlakukan berbeda dengan daerah otonom lainya yang kutipan : PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU Posted by Febrian Chandra Pengertian Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang berati aturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Maka, pemerintah mencoba merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran. DASAR KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Pemerintahan Daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu sebagai berikut. KOMPAS. Ada juga yang mengartikan otonomi daerah sebagai kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasari oleh pelaksanaan sendiri atau berdasarkan. ditekankan pada pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, pemekaran juga. Pada masa ini isu desentralisasi dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah terbatas pada distribusi. Dengan penambahan tiga provinsi baru, maka Indonesia saat ini telah memiliki 37 provinsi. 3 Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan. Secara penafsiran gramatikal, frasa “di wilayah papua yang diberi otonomi khusus” dapat diartikan bahwa otonomi khusus adalah pemberian dan harus ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Kalau tentang pendanaan daerah otonom baru, kalau sesuai peraturan perundang-undangan, benchmark itu 31 Juni, Nah tiga daerah ditetapkan 25 Juli. Sejak keran pembentukan daerah otonomi baru dibuka pada 1999 hingga saat ini, negara telah mengesahkan 237 kabupaten/kota baru. evaluasi daerah otonom baru (EDOB). pembentukan suatu Daerah Otonom baru, dimungkinkan dengan memekarkan Daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Rosjidi Ranggawidjaja, 3 Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998,. Awalnya Indonesia hanya terdiri dari delapan provinsi. 13/DP; b. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. Pemekaran daerah bukanlah hal baru di Indonesia. ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. masalah pembentukan daerah otonom baru. (Shutterstock/Alexander Lukatskiy) KOMPAS. pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saatkemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan. Lembaga atau instansi apa yang tepat untuk menilai kriteria yang ditetapkan. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. UU No. 6. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 Provinsi 398 Kabupaten. 23716381 5-peran-pemerintah-daerah. JAKARTA, KOMPAS. 3Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode 1956-1960, yang hanya terjadi pembentukan 145 daerah baru. Pembentukan provinsi baru pasca-Reformasi ini berkaitan dengan otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi. Dalam UU No 23 Tahun 20149 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan 8 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (1). persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan d. UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. Menurut F. kompas.